Pemerintah Siapkan Dana Rp20 T untuk Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan, Ini Kriteria Pesertanya

AKURAT. CO SUMSEL - Pemerintah akan melakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan.

Kebijakan ini merupakan upaya Pemerintah untuk memastikan masyarakat miskin dan rentan kembali mendapatkan akses layanan kesehatan dengan optimal tanpa terbebani utang iuran masa lalu.

Namun, penting untuk diketahui jika pemutihan ini tidak berlaku untuk semua peserta BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Sriwijaya FC Targetkan Kemenangan Perdana di Bawah Asuhan Budi Sudarsono

Pemutihan hanya dilakukan kepada peserta BPJS Kesehatan yang memenuhi syarat.

Salah satunya adalah peserta mandiri yang beralih jadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau mereka yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

Kriteria Peserta yang Dapat Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

Baca Juga: Investasi di Sumsel Hingga September Tembus Rp12,67 Triliun 

1. Peserta yang pindah komponen/segmen Kepesertaan, dari awalnya mandiri lalu beralih ke PBI.

2. Harus masuk kategori Miskin/Tidak Mampu, dibuktikan dengan masuknya nama mereka dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) atau data sejenis yang disahkan Pemerintah.

3. Peserta meninggal dunia.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Luncurkan Program Mulok Kemandirian Pangan untuk SMA dan SMK se-Sumsel

Apabila peserta memenuhi tiga kriteria di atas, maka mereka termasuk peserta yang mendapat pemutihan  tunggakan iuran BPJS Kesehatan maksimal selama dua tahun atau 24 bulan.

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp20 Triliun

Anggaran yang disiapkan untuk pemutihan iuran BPJS Kesehatan ini mencapai Rp20 triliun.

Baca Juga: Ayah Kandung Terlibat Sindikat Perdagangan Bayi di Palembang, Polisi Bongkar Jaringan Lewat Jejak TikTok

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam wawancara dengan awak media di Jakarta.

Purbaya menyebut, anggaran sebesar Rp20 triliun itu memang sudah ada dan disiapkan untuk kebijakan ini.

Di sisi lain, Purbaya juga meminta agar BPJS Kesehatan melakukan perbaikan manajemen.

Salah satunya terkait pemanfaatan IT hingga mengurangi program-program yang tidak efisien.(*)