Respon Istana hingga Menhub Dudy Purwagandhi Soal Demo Ojol 20 Mei 2025

AKURAT. CO SUMSEL - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memberikan respon terkait demo pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa (20/5/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.

Namun Hasan mengimbau agar aksi dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan publik.

Baca Juga: Jokowi Sedih Kasus Ijazah Berlanjut: “Sudah Keterlaluan, Tapi Saya Tunggu Proses Hukum”

Lebih lanjut, Hasan juga menyampaikan jika pihak kementerian dan lembaga terkait akan mengolah seluruh masukan dari pengemudi ojol guna mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak. 

Menurut Hasan, kementerian dan lembaga terkait akan mengolah seluruh masukan dari pengemudi ojol secara serius untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak.

“Kita ingin cari jalan tengah yang adil. Bisnis tetap jalan, masyarakat tetap terlayani, dan kesejahteraan pengemudi juga meningkat,” kata Hasan. 

Baca Juga: Pesan Ojol Berujung Begal! Dua Penusuk Driver di Sako Diringkus Polisi, Motor Dijual Rp5 Juta untuk Narkoba

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi juga menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga ekosistem dalam jasa transportasi online agar tetap berjalan seimbang dan berkelanjutan.

Ekosistem yang dimaksud adalah hubungan antara pengemudi, perusahaan dan juga masyarakat umum sebagai pengguna.

Merespon demo Selasa (20/5/2025), Dudy telah menggelar diskusi bersama sejumlah aplikator seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Grab Indonesia, inDrive Indonesia dan Maxim Indonesia.

Baca Juga: Blembo, Sapi Kurban Presiden Prabowo di Palembang Bobotnya Tembus 1 Ton

Pada kesempatan itu, Dudy membahas sejumlah isu yang berkembang di masyarakat.

Seperti adanya potongan aplikasi lebih dari 20 persen bagi mitra hingga wacana mitra transportasi online sebagai pegawai tetap.

Soal potongan aplikasi, Dudy mengonfirmasi jika besaran yang tudak lebih dari 20 persen itu sudah sesuai dejgan Kepmenhub Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Baca Juga: Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Pembacokan Calon Pengantin Pria di Palembang, Empat Pelaku Masih Diburu

Namun, pemerintah akan mengkaji dan mengevaluasi kembalu skema potongan aplikasi ini bermasa para pemangku kepentingan terkait.

Sedangkan untuk status mitra, aplikator sepakat tidak akan menjadikan mitra sebagai pegawai tetap sehingga ruang gerak mitra tetap fleksibel.

Pengemudi ojol berencana menggelar demo besar-besaran pada Selasa (20/5/2025).

Baca Juga: Ibu Rumah Tangga di Palembang Tertipu Modus Undian Berhadiah, Uang Tabungan Rp44 Juta Raib

Aksi tersebut digelar di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia seperti Palembang dan Surabaya.

Demo di Jakarta dihadiri setidaknya 25000 massa sementara di Palembang ada 10000 massa yang dikonfirmasi hadir dalam demo ojol tersebut.

Selama demo berlangsung, para pengemudi ojol sepakat akan melakukan off bid alias menolak pesanan dan mematikan aplikasi layanan.