Viral! Rombongan Pengantar Jenazah Sulit Melintas Akibat Angkutan Batubara, Anggota DPRD Muara Enim Meradang

AKURAT.CO SUMSEL Viral di media sosial, warga desa keban agung, Kabupaten Muara Enim kesal karena mobil angkutan batubara membuat kemacetan pajangan, sehingga warga yang membawa keranda yang berisi jenazah sulit berjalan diantara kemacetan tersebut.

Dalam video tersebut, tampak kedua bahu jalan dipadati oleh kendaraan angkutan batubara, memaksa masyarakat yang menandu keranda jenazah menggunakan area sempit di bahu jalan.

Menurut keterangan yang beredar, kemacetan terjadi karena salah satu kendaraan angkutan batubara mogok di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul.

Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Kasman MA menyayangkan insiden tersebut dan menilai kejadian ini sebagai tindakan yang sangat tidak manusiawi.

Ia meminta pihak berwenang untuk mengevaluasi perizinan angkutan batubara, termasuk yang melintas di jalan nasional dan provinsi.

"Saya meminta kepada seluruh pihak berwenang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua izin angkutan batubara. Masyarakat sudah sangat lelah dengan gangguan yang ditimbulkan oleh angkutan batubara di jalan raya," tegas Kasman, Senin (5/8/2024).

Kasman juga menekankan pentingnya perusahaan batubara membangun jalan alternatif khusus untuk angkutan batubara.

Baca Juga: Dijanjikan Pekerjaan Baru, Pria di Palembang Ditipu Atasan dan Rugi Puluhan Juta

Tenggat waktu diberikan bukan untuk menambah waktu, tetapi untuk menyelesaikan pembangunan jalan secara mandiri. Jika tenggat waktu habis, izin dicabut. Orang-orang telah terlalu sering dirugikan," tambahnya.

Sementara itu, aktivis lingkungan dari Tanjung Enim Bersih, Andi Irawan juga mengkritik keberadaan angkutan batubara yang dianggap merugikan masyarakat.

"Karena angkutan batubara mogok, kami mengalami kemacetan total saat mengantar jenazah. Aktivitas ini telah lama dikeluhkan oleh masyarakat dan membahayakan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan," ujarnya.

Aktivis tersebut menambahkan bahwa angkutan batubara yang seharusnya hanya beroperasi pada malam hari kini melanggar peraturan.

"Pemerintah harus bertindak tegas. Jangan hanya fokus pada keuntungan bisnis, tetapi juga perhatikan dampak lingkungan dan keselamatan masyarakat," tegasnya. (Ika)