DPR Soroti Kasus Ibu Melahirkan di Mobil, Puan Maharani Minta Perbaikan Layanan Kesehatan

AKURAT.CO SUMSEL Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan perhatian serius terhadap kasus seorang ibu hamil di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terpaksa melahirkan di dalam mobil karena ketiadaan petugas kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) setempat.

Puan menyoroti pentingnya layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil.

Peristiwa ini terjadi pada Kamis (11/7/2024) saat seorang perempuan dari Desa Kandangan, Sudanisih, mendatangi Rumah Bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan.

Namun, dia mendapati ruang bersalin kosong tanpa ada staf medis yang bertugas. Akibatnya, Sudanisih harus melahirkan di dalam mobil.

Puan Maharani menyatakan keprihatinannya terhadap kejadian ini dan menegaskan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam memberikan layanan kesehatan kepada seluruh warganya, termasuk di daerah terpencil.

"Jika pemerintah serius menjalankan amanat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada semua warganya di mana pun mereka berada, kejadian seperti Ibu Sudanisih tidak perlu terjadi," ujarnya, Kamis (18/7/2024).

Meskipun bersyukur ibu dan anak dalam kondisi stabil, Puan menekankan bahwa pelayanan kesehatan yang buruk tidak boleh lagi terjadi.

Dia juga mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk mencegah kelalaian serupa di masa depan.

"Jangan sampai terjadi lagi. Negara harus memastikan bahwa tidak ada lagi yang terpaksa melahirkan anak-anak mereka dalam kondisi yang tidak memadai karena layanan kesehatan yang buruk," tutur Puan.

Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, angka kematian ibu melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup, yang menjadikan Indonesia peringkat kedua tertinggi di ASEAN.

Puan meminta pemerintah memprioritaskan kesehatan ibu dan anak, terutama di wilayah terpencil.

Dia menuntut peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, yang mencakup penambahan fasilitas dan tenaga medis yang memadai.

"Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh untuk menghindari kelalaian semacam ini. Kekhawatiran tentang ketersediaan layanan medis di daerah muncul sebagai akibat dari peristiwa ini," katanya. (Kurnia)