Pemerintah Bangun 2.600 Huntap di Tiga Provinsi, Kesiapan Lahan Jadi Kunci

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia.

Sebanyak 2.600 unit huntap akan dibangun di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, pembangunan huntap dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Hunian tersebut diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat atau hilang akibat bencana.

Tito menegaskan, kecepatan realisasi pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam menyiapkan data korban secara akurat dan lahan yang berstatus clear and clean.

“Tanpa kepastian lahan, pembangunan tidak mungkin dilakukan. Karena itu daerah harus memastikan lahan yang disiapkan memiliki status hukum yang jelas, aman secara teknis, dan layak untuk dibangun,” ujar Tito, Jumat (26/12/2025).

Baca Juga: Polda Sumsel Kirim 100 Personel Brimob BKO ke Aceh Bantu Pemulihan Pascabanjir Bandang

Selain aspek legalitas, lahan pembangunan juga harus mempertimbangkan keberlanjutan sosial masyarakat. Lokasi huntap diharapkan tetap dekat dengan fasilitas umum seperti pasar, sekolah, akses logistik, serta tempat ibadah agar kehidupan warga dapat kembali berjalan normal.

Berdasarkan laporan terbaru, proses peletakan batu pertama pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Sementara itu, pembangunan di Aceh dan Sumatera Barat akan segera menyusul seiring dengan rampungnya kesiapan lahan dan pendataan korban.

“Kita harus bergerak cepat, termasuk untuk Aceh dan Sumbar,” kata Tito.

Mendagri juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain pembangunan melalui skema gotong royong, pemerintah turut menyiapkan pembangunan huntap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah unit yang lebih besar.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan bantuan bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan dan sedang tetap tersalurkan.

Tito meminta para gubernur untuk segera mengoordinasikan pendataan bersama bupati dan wali kota secara by name by address, sebelum diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk diverifikasi.

“Setelah data diverifikasi, bantuan bisa langsung diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.