Ragam Reaksi Wacana KDM Kirim Anak Bermasalah ke Barak Militer, Pemerhati Pendidikan Pertanyakan Landasan Payung Hukumnya
AKURAT. CO SUMSEL - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Kang Dedi Mulyadi atau KDM kembali membuat gebrakan terbaru untuk dunia pendidikan.
Kali ini, wacananya menyoal pendisiplinan anak-anak yang nakal atau bermasalah di sekolah untuk dikirim ke barak TNI guna menjalani pendidikan karakter.
Wacana ini pun menuai banyak reaksi.
Baca Juga: Polrestabes Palembang Salurkan 1.000 Paket Sembako bagi Warga Kurang Mampu
Sebagian orang tua murid dilaporkan oldeh KDM mendukung program ini.
Namun, tak sedikit pula yang protes bahkan mengecam wacana ini.
Komentar Para Pejabat Publik
Baca Juga: Nilai Tukar Petani Sumsel Turun di April 2025, Sektor Perkebunan Paling Terpukul
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak TNI bukanlah hal yang tepat.
Menurut Atnike, TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti justru enggan berkomentar terkait wacana Gubernur Jabar tersebut.
Baca Juga: Bulog Sumsel Babel Serap 81.700 Ton Gabah hingga April 2025, Tertinggi dalam Beberapa Tahun Terakhir
Ia hanya mengatakan 'no comment' kepada awak media saat dimintai tanggapan.
Lain halnya dengan Ketum Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco yang meminta wacana ini untuk dikaji ulang secara mendalam.
Hal ini selaras dengan tanggapan Wamendagri Bima Arya yang meminta Dedi Mulyadi turut libatkan pakar dan ahli dalam menjalankan program ini.
Baca Juga: Peringatan Hardiknas 2025 di Palembang Berlangsung Khidmat, Ribuan Peserta Kenakan Pakaian Adat
Menurutnya, program pendidikan karakter melalui TNI untuk anak-anak yang dianggap nakal di sekolah perlu dikonsepkan dengan matang dan disiapkan dengan hati-hati.
"Jadi saran saja, disiapkan, dikonsepkan dengan hati-hati. Melibatkan juga tentunya para pakar, pemerhati keluarga, ahli ilmu keluarga, psikolog, dan tentu harus diajak bicara juga keluarganya," ujaranya saat dimintai tanggapan oleh awak media.
Baca Juga: Masuk Musim Pancaroba, Ini Imbauan BMKG untuk Warga Sumsel
Kesiapan Pihak TNI AD
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana belum bisa menjelaskan secara detail perihal rencana Dedi Mulyadi mengirim siswa yang dinilai bermasalah ke barak militer.
Namun ia mengatakan jika saat ini Kodam III/Siliwangi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mempersiapkan kerja sama dan mekanismenya.
Baca Juga: Belum Masuk Musim Kemarau, Lahan di Ogan Ilir Terbakar Mencapai 2 Hektare
Menurutnya, pada prinsipnya, TNI AD mendukung rencana pengiriman siswa bermasalah itu ke barak militer untuk dibina.
Namun, untukprioritas pembinaan maupun kriteria siswa yang rencananya akan dididik di barak, Wahyu belum bisa mengungkapkan lebih jauh.
Dia hanya menyebutkan kriteria siswa yang dinilai bermasalah nantinya akan ditentukan oleh pihak Pemprov Jabar.
Baca Juga: Jembatan Musi V Dikebut, Siap Dilintasi Saat Mudik Lebaran 2026
Landasan Payung Hukum
Dasar hukum program pendidikan anak nakal di barak militer TNI juga menjadi sorotan para pemerhati pendidikan.
Menurutnya, kewenangan sistem pendidikan hanya ada di Kemendikbud dan Kemenag, bukan TNI.
Baca Juga: Driver Ojol Kehilangan Motor Cicilan, Terpaksa Pakai Motor Ipar untuk Cari Nafkah
Sehingga, wacana Dedi Mulyadi ini dinilai menjadi tidak jelas secara regulasi karena tidak memiliki dasar hukumnya.
Menanggapi hal tersebut, Dedi mengatakan jika landasan hukum dalam program ini ada pada kewenangan orang tua siswa melalui surat keterangan bermaterai.
"Kalau bicara payung hukum, kan yang menyerahkan orang tuanya, dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, jajaran TNI-Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya,” ujarnya.
Baca Juga: Gesit! Curnamor di Palembang Terekam CCTV, Pelaku Gunakan Kunci T
Program Mulai Berjalan
Program pendidikan untuk anak-anak bermasalah di barak TNI telah dijalankan di Jawa Barat.
Hari ini, program pendidikan untuk anak-anak bermasalah di barak TNI telah dijalankan di daerah Jawa Barat.
Puluhan siswa tingkat SMP mengikuti barisan di Markas Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, di Purwakarta, Kamis (1/5/2025).
Sebanyak 39 dari 40 siswa yang terdaftar hadir menggunakan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
