Apa Itu Tarif Donald Trump dan Bagaimana Dampaknya untuk Perekonomian Indonesia ?

AKURAT. CO SUMSEL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru pada 2 April 2025 lalu.

Kebijakan tersebut dinilai sangat mengejutkan dunia terutama bagi sektor perekonomian, termasuk Indonesia dan ramai diperbincangkan hingga kini. 

Dalam pidatonya, Trump menyebut jika langkah ini merupakan bagian dari Liberation Day.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Petir Kembali Guyur Sejumlah Wilayah Sumsel

Yakni strategi besar Donald Trump untuk membebaskan ekonomi Amerika dari ketergantungan terhadap impor.

Lalu, apa maksud kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya untuk perekonomian Indonesia?

Simak ulasannya berikut:

Baca Juga: Libur Usai, Saatnya Ngopi! Ini Rekomendasi Tempat Ngopi Kece di Palembang

Tarif baru impor Donald Trump

Dengan adanya kebijakan baru, semua barang impor kini dikenai tarif dasar sebesar 10 persen.

Akan tetapi, untuk negara-negara dengan defisit perdagangan besar terhadap AS dikenakan tarif tambahan.

Baca Juga: Fakta-Fakta Wisata Jokowi di Solo, Pengunjung Tembus 1500 per Hari

Indonesia termasuk dalam daftar yang terkena tambahan itu. Besarannya bahkan mencapai 32 persen. 

 

Dampak bagi perekonomian Indonesia

Bagi eksportir Indonesia, 32 persen bukanlah sekadar angka di atas kertas.

Baca Juga: Kemendagri Tegaskan Komitmen Kawal PSU Pilkada, Kawal Ketat

Banyak industri kita selama ini yang mengandalkan pasar AS sebagai tujuan utama ekspor.

Seperti industri tekstil, alas kaki, furnitur, karet bahkan hingga perikanan.

Tarif baru ini berpotensi membuat produk-produk Indonesia kehilangan daya saing.

Baca Juga: 11 Hari Libur, ASN Sumsel Diingatkan Jangan Malas Masuk Kantor Usai Lebaran

Terutama jika dibandingkan dengan negara-negara yang dikenai tarif lebih rendah.

Seperti Brasil yang hanya dikenai tarif 10 persen, atau negara penghasil kakao Pantai Gading dan Ghana yang dikenai tarif 21 dan 10 persen.

Jadi pukulan berat bagi sebagian sektor industri di Indonesia

Baca Juga: Kebijakan Tarif Impor AS Picu Gejolak Harga Karet, GAPKINDO Sumsel Harap Pemerintah Lakukan Langkah Diplomatis

Dampak kebijakan tarif itu tidak seragam bagi semua sektor.

Bagi industri alas kaki misalnya, sekitar 40 persen produknya diekspor ke AS.

Dengan adanya kebijakan ini bisa menjadi pukulan berat.

Baca Juga: Warga Lubuklinggau Ditemukan Tewas di Dalam Bedeng, Diduga Meninggal karena Sakit

Harga jual yang lebih tinggi akibat tarif impor dapat membuat produk Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam dan Meksiko.

Namun, bagi sektor perikanan, terutama ekspor udang, masih ada peluang tersembunyi.

Karena Vietnam yang jadi pesaing utama Indonesia di sektor ini, dikenai tarif lebih tinggi, yaitu 46 persen.

Baca Juga: Ramai Pengunjung, Palembang Bird Park Raup Omzet Naik Dua Kali Lipat Saat Libur Lebaran

Dengan strategi yang tepat, eksportir Indonesia justru bisa merebut pangsa pasar dari negara pesaing yang lebih terdampak.

Langkah yang diambil Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan negoisasi ulang dengan AS untuk mencari jalan tengah terkait kebijakan tarif impor yang baru ini.

Baca Juga: Singgah ke Palembang, Motor Milik Bule Rusia Raib Dicuri orang Saat Tidur di Warung

Namun, upaya ini dinilai tidak cukup untuk mengatasi dampaknya dalam jangka panjang.

Terlebih jika Indonesia hanya bereaksi tanpa strategi.

CEO Indonesia Bussiness Council (IBC), Sofyan Djalil menyampaikan usulan langkah strategis menghadapi kebijakan baru donald trump ini kepada Pemerintah.

Menurutnya, Pemerintah perlu melakukan beberapa upaya seperti sebagai berikut:

Baca Juga: Ratu Dewa Perintahkan Satpol PP Jaga Ketat Kawasan Wisata Palembang Selama Libur Lebaran

1. Fokus menjaga stabilitas makroekonomi dan memberi dukungan kepada industri-industri terdampak, termasuk UMKM.

Seperti membuat kebijakan yang kondusif serta memberikan kepastiaj regulasi dan reformasi struktural dalam kemudahan berbisnis. 

2. Pemerintah harus mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS dan mengkaji ulang kerangka perjanjian dagang antara kedua negara, untuk mengupayakan penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang.

Baca Juga: Kunjungan Wisatawan Naik 38 Persen, Palembang Panen Berkah Lebaran

Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung, tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan diplomasi dagang yang aktif.

3. Pemerintah perlu mengambil langkah negosiasi multilateral bersama negara- negara ASEAN untuk mendorong tatanan perdagangan internasional yang lebih adil dan setara.

ASEAN merupakan mitra dagang yang sangat besar dan penting, sehingga baik AS maupun ASEAN akan sama-sama diuntungkan melalui upaya negosiasi dan diplomasi dagang ketimbang penerapan kebijakan yang sepihak.