Krisis Asia Barat Memanas, MUI Sumsel Desak Pemerintah Indonesia Ambil Peran Diplomasi Tegas

AKURAT.CO SUMSEL Eskalasi konflik yang kian meruncing di kawasan Asia Barat memicu keprihatinan serius dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Selatan.
Organisasi ulama tersebut secara resmi meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak sekadar menjadi penonton, melainkan aktif menjalankan amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia.
Sekretaris MUI Sumsel, Kyai Mahmudin, menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral yang besar di kancah internasional.
"Kita memiliki mandat konstitusional untuk ikut serta menjaga ketertiban dunia. Dalam situasi global yang semakin memanas ini, Indonesia tidak boleh diam. Kita harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan hanya penyaksi sejarah," ujar Kyai Mahmudin, Selasa (3/3/2026).
MUI Sumsel juga menyoroti dinamika politik global, termasuk sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif.
Pendekatan agresi militer yang masih kerap digunakan dianggap dapat mengikis kepercayaan dunia terhadap forum-forum perdamaian seperti Board of Peace (BOP).
Kyai Mahmudin menekankan bahwa perdamaian global hanya bisa terwujud jika ada ketegasan terhadap segala bentuk agresi. Tanpa sikap yang konsisten, upaya perdamaian yang disuarakan di panggung internasional, termasuk dalam ajang seperti WEF Davos, dikhawatirkan hanya akan menjadi retorika semata.
"Dunia yang damai harus dimulai dengan sikap tegas menolak agresi. Jika pendekatan militer terus dikedepankan, maka kepercayaan global terhadap upaya perdamaian akan semakin melemah," imbuhnya.
Selain isu diplomasi tingkat tinggi, MUI Sumsel memberikan perhatian khusus pada aspek keselamatan warga negara.
Mengingat banyaknya warga Indonesia yang berada di Timur Tengah, baik untuk bekerja, menempuh pendidikan, maupun melaksanakan ibadah umrah, langkah mitigasi yang konkret sangat diperlukan.
MUI Sumsel menekankan tiga poin utama terkait eskalasi konflik di Asia Barat, yakni mendesak pemerintah untuk memperkuat diplomasi perdamaian secara konsisten, mengevaluasi keterlibatan dalam forum internasional yang tidak sejalan dengan prinsip politik bebas aktif, serta menjamin perlindungan maksimal dan langkah mitigasi bagi WNI di kawasan konflik.
"Pemerintah harus memastikan keamanan jemaah umrah dan seluruh warga kita di sana. Mitigasi harus siap sebelum situasi benar-benar tidak kondusif," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.







