Krisis Asia Barat Memanas, MUI Sumsel Desak Pemerintah Indonesia Ambil Peran Diplomasi Tegas

AKURAT.CO SUMSEL Eskalasi konflik yang kian meruncing di kawasan Asia Barat memicu keprihatinan serius dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Selatan.
Organisasi ulama tersebut secara resmi meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak sekadar menjadi penonton, melainkan aktif menjalankan amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia.
Sekretaris MUI Sumsel, Kyai Mahmudin, menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral yang besar di kancah internasional.
"Kita memiliki mandat konstitusional untuk ikut serta menjaga ketertiban dunia. Dalam situasi global yang semakin memanas ini, Indonesia tidak boleh diam. Kita harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan hanya penyaksi sejarah," ujar Kyai Mahmudin, Selasa (3/3/2026).
MUI Sumsel juga menyoroti dinamika politik global, termasuk sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif.
Pendekatan agresi militer yang masih kerap digunakan dianggap dapat mengikis kepercayaan dunia terhadap forum-forum perdamaian seperti Board of Peace (BOP).
Kyai Mahmudin menekankan bahwa perdamaian global hanya bisa terwujud jika ada ketegasan terhadap segala bentuk agresi. Tanpa sikap yang konsisten, upaya perdamaian yang disuarakan di panggung internasional, termasuk dalam ajang seperti WEF Davos, dikhawatirkan hanya akan menjadi retorika semata.
"Dunia yang damai harus dimulai dengan sikap tegas menolak agresi. Jika pendekatan militer terus dikedepankan, maka kepercayaan global terhadap upaya perdamaian akan semakin melemah," imbuhnya.
Selain isu diplomasi tingkat tinggi, MUI Sumsel memberikan perhatian khusus pada aspek keselamatan warga negara.
Mengingat banyaknya warga Indonesia yang berada di Timur Tengah, baik untuk bekerja, menempuh pendidikan, maupun melaksanakan ibadah umrah, langkah mitigasi yang konkret sangat diperlukan.
MUI Sumsel menekankan tiga poin utama terkait eskalasi konflik di Asia Barat, yakni mendesak pemerintah untuk memperkuat diplomasi perdamaian secara konsisten, mengevaluasi keterlibatan dalam forum internasional yang tidak sejalan dengan prinsip politik bebas aktif, serta menjamin perlindungan maksimal dan langkah mitigasi bagi WNI di kawasan konflik.
"Pemerintah harus memastikan keamanan jemaah umrah dan seluruh warga kita di sana. Mitigasi harus siap sebelum situasi benar-benar tidak kondusif," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Ramalan Zodiak Virgo Hari Ini, 14 Oktober 2026: Saatnya Fokus pada Diri Sendiri dan Karier
- 23 Mobil LCGC Paling Laris di Indonesia September 2026, Toyota Calya Masih Jadi Andalan
- 3Cara Cek Desil Online Penerima Bansos PKH BPNT Oktober 2026
- 4Bansos Tahap 4 Mulai Cair, Ini Cara Cek Status Penerima Pakai NIK KTP
- 5Daftar 17 Perusahaan Diselidiki Terkait Karhutla di Sumsel, Baru Satu Manajemen Jadi Tersangka
- 6Info Gangguan Air PDAM Tirta Musi Palembang Besok Jumat 16 Oktober 2026, Cek Daftar Lokasi Terdampak
- 7Jadwal Pemadaman Listrik PLN Palembang Rabu 14 Oktober 2026, Catat Wilayah Terdampaknya
- 85 Ramalan Zodiak Hari Ini 16 Oktober 2026, Ada Peluang Baru dalam Karier dan Asmara
- 9Lindungi Warga dari Asap Karhutla, Puskesmas di Sumsel Diminta Buka 24 Jam
- 105.303 Jemaah Haji Debarkasi Palembang Sudah Kembali, Empat Kloter Masih Ditunggu







