1.778 Tenaga Honorer R4 Palembang Didorong Jadi PPPK Paruh Waktu, Pemkot Sudah Ajukan ke Kemenpan RB

AKURAT.CO SUMSEL Harapan 1.778 tenaga honorer kategori non-database atau R4 di Kota Palembang untuk mendapatkan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu semakin terbuka.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk memperjuangkan nasib para honorer tersebut ke pemerintah pusat.

Dalam audiensi yang digelar di Kantor Wali Kota Palembang pada Rabu (23/7/2025), perwakilan Aliansi R4 secara langsung menyampaikan aspirasi mereka kepada Ratu Dewa.

Mereka meminta kejelasan status pasca mengikuti tes PPPK tahap II dan berharap bisa diakomodir dalam pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu.

“Pagi ini kita menerima forum dari R4 terkait pengangkatan PPPK paruh waktu. Total ada 1.778 tenaga R4 yang sudah kami usulkan ke Kemenpan RB,” ujar Ratu Dewa.

Baca Juga: Ketua TP PKK Sumsel didampingi BPBD Sumsel Tinjau Lokasi Kebakaran di 1 Ulu Palembang, Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak

Ia mengungkapkan bahwa usulan tersebut telah disampaikan sekitar dua minggu lalu. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian serta petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Kita sudah melakukan komunikasi awal dan tinggal menunggu hasil lanjutan. Setelah itu baru akan keluar arahan teknis terkait langkah yang bisa diambil Pemkot,” tambahnya.

Menurut Ratu Dewa, Palembang menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang mengajukan pengangkatan tenaga honorer non-ASN secara kolektif kepada Kemenpan RB. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkot Palembang dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja yang selama ini berkontribusi di lingkungan pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Aliansi R4 Kota Palembang, Wawan Setiabudi, menyampaikan apresiasi atas respons cepat dari Wali Kota. Ia menyebut pertemuan tersebut memberi angin segar bagi para tenaga honorer yang telah lama menantikan kejelasan status.

"Alhamdulillah setelah bertemu dengan Pak Wali Kota, kami punya harapan baru. Kami berharap Menpan RB dan BKN bisa berpihak pada nasib kami. Harapan kami hanya satu: diangkat menjadi PPPK paruh waktu agar kami mendapatkan kejelasan dan kepastian kerja,” ungkap Wawan.