Cegah Inflasi Pangan, Menu Makan Bergizi Gratis di Sumsel Bakal Disesuaikan pada 2026

Statistisi Ahli Madya Statistik Distribusi, Tituk Indrawati, mengungkapkan bahwa pengaturan ulang frekuensi penyajian protein hewani menjadi poin utama dalam kebijakan baru ini.

Dalam skema terbaru, sajian daging sapi dan ikan akan dibatasi frekuensinya guna menjaga stabilitas stok di daerah.

"Sebagai langkah awal pencegahan inflasi, Badan Gizi Nasional mengatur perubahan menu. Untuk daging ayam dan telur kini dijadwalkan dua kali seminggu, sementara daging sapi dan ikan masing-masing satu kali seminggu," jelas Tituk dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan gizi masyarakat dengan ketersediaan pasokan pangan di Sumsel, sehingga harga komoditas di pasar tetap terkendali.

Baca Juga: SPPG di Sumsel Masih Banyak yang Belum Bersertifikat, Dinkes Percepat Standar Keamanan Program MBG

Selain penyesuaian menu, pemerintah juga menyoroti ketersediaan fasilitas pendukung program. Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di Sumsel dinilai masih belum mencapai target ideal.

Berdasarkan data yang ada, Sumsel membutuhkan setidaknya 800 unit dapur umum untuk mengaver seluruh wilayah. Namun, hingga saat ini baru tersedia sekitar 500 unit yang beroperasi.

"Tahun ini akan ada penambahan dapur umum secara bertahap. Kekurangan sekitar 300 unit lagi akan dikejar karena target kita adalah 800-an SPPG," tambah Tituk.

Tituk menjelaskan bahwa ekspansi dapur umum ini secara otomatis akan meningkatkan permintaan pasar terhadap komoditas pangan esensial, terutama ayam dan telur ayam ras.

Pemerintah khawatir jika permintaan skala besar dari ratusan dapur umum tersebut tidak dikelola dengan sistem distribusi yang ketat, hal itu dapat memicu lonjakan harga yang membebani masyarakat luas.

Oleh karena itu, pengaturan menu diatur sedemikian rupa agar tekanan terhadap satu jenis komoditas tidak terjadi secara bersamaan dalam frekuensi yang tinggi.