Utang Baru RI Tembus Rp185,3 Triliun per Februari 2026, Pemerintah Klaim Masih Sesuai Jalur APBN

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah mencatat penarikan utang baru sebesar Rp185,3 triliun hingga akhir Februari 2026.

Nilai tersebut setara sekitar 22,3 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan realisasi tersebut masih berada dalam jalur yang direncanakan pemerintah untuk menjaga pembiayaan anggaran negara.

“Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dan masih dalam batas yang terkendali. Hingga akhir Februari realisasinya mencapai Rp185,3 triliun atau sekitar 22,3 persen dari target,” ujar Juda, Rabu (12/3/2026).

Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini, 12 Maret 2026: Aries Penuh Energi, Taurus Hoki Keuangan

Kementerian Keuangan juga mencatat adanya pembiayaan non-utang sebesar Rp21,1 triliun. Setelah dikurangi komponen tersebut, total realisasi pembiayaan anggaran negara hingga Februari 2026 tercatat mencapai Rp164,2 triliun.

Angka tersebut setara 23,8 persen dari target pembiayaan APBN 2026 yang sebesar Rp689,1 triliun.

Pemerintah sendiri menargetkan pembiayaan utang sebesar Rp832,2 triliun sepanjang tahun ini untuk menutup kebutuhan defisit anggaran.

Penarikan utang dalam jumlah besar pada awal tahun bukan hal baru dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah kerap menerapkan strategi front-loading, yakni menarik pembiayaan lebih awal guna memastikan ketersediaan kas negara.

Langkah tersebut juga dinilai penting untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar keuangan global yang dapat memengaruhi biaya penerbitan utang pemerintah.

Baca Juga: 32 WNI Berhasil Dievakuasi dari Zona Konflik Iran

Dengan melakukan penarikan lebih awal, pemerintah berupaya menjaga stabilitas pembiayaan sekaligus menghindari risiko kenaikan imbal hasil obligasi di masa mendatang.

Sebagian besar pembiayaan utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Instrumen ini menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi pembangunan nasional.

SBN biasanya dibeli oleh berbagai investor, baik domestik maupun asing, termasuk perbankan, lembaga keuangan, hingga investor ritel.