DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Haji 2026 Jika Konflik Timur Tengah Memanas

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah diminta menyiapkan sejumlah skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 apabila eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkat dan berpotensi mengganggu keamanan perjalanan jemaah Indonesia.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan langkah antisipasi perlu disiapkan sejak dini, termasuk kemungkinan terburuk apabila kondisi keamanan tidak memungkinkan jemaah untuk diberangkatkan.

Menurutnya, opsi penundaan atau bahkan tidak memberangkatkan jemaah haji harus tetap dipertimbangkan demi keselamatan.

Namun ia mengakui keputusan tersebut akan menjadi hal yang berat, terutama dari sisi psikologis umat yang telah lama menantikan keberangkatan ke Tanah Suci.

“Kalau dari sisi paling aman memang tidak memberangkatkan haji apabila eskalasi konflik tidak bisa diprediksi. Tetapi dari sisi psikologis beragama tentu ini berat bagi jemaah,” kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (6/3/2026).

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah harus memastikan dana yang telah dibayarkan untuk layanan haji tidak hilang apabila terjadi pembatalan akibat kondisi darurat atau force majeure.

Komisi VIII mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan berbagai penyedia layanan, mulai dari maskapai hingga akomodasi, agar pembayaran yang sudah dilakukan tetap terlindungi.

Baca Juga: Daftar 6 Beasiswa Publik Figur Indonesia, Tersedia untuk Program Diploma hingga Sarjana

Selain itu, Marwan juga mengingatkan kemungkinan risiko lain jika jemaah tetap diberangkatkan tetapi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah tiba-tiba memburuk sehingga menghambat proses kepulangan mereka ke Indonesia.

Ia menilai pemerintah perlu menghitung potensi biaya tambahan yang mungkin timbul apabila terjadi kondisi darurat selama penyelenggaraan haji, serta memastikan jemaah tidak dibebani biaya tersebut.

“Pemerintah harus menghitung potensi biaya yang muncul jika terjadi kondisi darurat dan memastikan jemaah tidak dibebani tambahan biaya,” ujarnya.

Meski situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah tengah memanas, Marwan menyebut hingga saat ini pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait pembatalan ibadah haji, seperti yang pernah terjadi saat pandemi COVID-19.

Menurut dia, komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan otoritas Arab Saudi masih terus berlangsung dan sejauh ini belum ada kebijakan yang melarang pelaksanaan ibadah haji.

Marwan juga mencatat penerbangan jemaah umrah dari Indonesia masih berjalan normal hingga saat ini.

Karena itu, ia meminta pemerintah segera menyiapkan langkah lanjutan sebagai bentuk antisipasi apabila situasi keamanan di kawasan berubah sewaktu-waktu.