BMKG Prediksi Ramadan 1447 H Genap 30 Hari, Lebaran Muhammadiyah dan Pemerintah Berpotensi Berbeda

Septiyanti Dwi Cahyani | 9 Maret 2026, 06:00 WIB

Ilustrasi lebaran

AKURAT. CO SUMSEL - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi Ramadan 1447 Hijriah akan berlangsung selama 30 hari.

Itu artinya, penetapan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran antara pemerintah dengan Muhammadiyah berpotensi kembali mengalami perbedaan.

Bila merujuk pada prediksi BMKG, maka Lebaran 2026 akan jatuh pada 21 Maret 2026, atau berselang 1 hari dengan Muhammadiyah yang telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 H jatuh pada 20 Maret 2026.

Di sisi lain, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga memperkirakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 berpotensi kembali mengalami perbedaan dengan Muhammadiyah.

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin, menyebut hal ini merujuk pada posisi hilal saat maghrib pada 19 Maret 2026 di wilayah Asia Tenggara yang belum memenuhi kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Menurut kriteria tersebut, hilal dinyatakan terlihat jika memiliki tinggi minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.

Thomas mengatakan, pada saat maghrib 19 Maret 2026 di Indonesia, tinggi bulan umumnya kurang dari 3 derajat dan elongasi juga belum mencapai 6,4 derajat.

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan jika kondisi tersebut terjadi karena konfigurasi posisi Bumi, Bulan, dan Matahari yang belum mendukung visibilitas hilal di kawasan Asia Tenggara.

Kendati demikian, Thomas menegaskan, kepastian tanggal Lebaran di Indonesia tetap menunggu hasil Sidang Isbat yang akan digelar oleh Kementerian Agama pada 19 Maret 2026 mendatang.

Lebaran Versi Muhammadiyah

Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada 20 Maret 2026.

Penetapan dilakukan berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal dan Kalender Hijriah Global Tanggal (KHGT) yang tertuang dalam Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025. (*)