Efisiensi Anggaran Jadi Senjata Prabowo Tekan Korupsi, Hemat Rp308 Triliun

AKURAT.CO SUMSEL Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara menjadi langkah krusial untuk menutup celah korupsi sekaligus meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.

Prabowo mengungkapkan bahwa pada tahap awal efisiensi, pemerintah telah berhasil menghemat anggaran hingga Rp308 triliun dari belanja pemerintah pusat. Menurutnya, penghematan tersebut berasal dari pos pengeluaran yang dinilai tidak rasional dan berpotensi disalahgunakan.

“Kalau tidak dipotong, saya yakin dana sebesar itu akan mengarah pada praktik korupsi,” ujarnya.

Prabowo mengaitkan kebijakan ini dengan indikator ekonomi (ICOR), yang mencerminkan tingkat efisiensi investasi suatu negara. Ia menyebut, ICOR Indonesia berada di angka 6,5—lebih tinggi dibandingkan negara kawasan seperti Thailand dan Malaysia yang berada di angka 4, serta Vietnam di kisaran 3,6.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Parfum Vanilla Tahan Lama, Wangi Manis Elegan yang Cocok untuk Lebaran

Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan biaya lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama. Dengan total anggaran negara yang mendekati Rp3.893 triliun, Prabowo memperkirakan terdapat inefisiensi hingga 30 persen atau setara sekitar USD75 miliar.

“Artinya, ada potensi pemborosan besar yang harus segera diperbaiki,” tegasnya.

Ia menambahkan, efisiensi yang dilakukan saat ini baru langkah awal. Pemerintah masih akan menelusuri berbagai pos belanja rutin yang dinilai tidak mendesak, seperti kegiatan seremonial, rapat di luar kantor, hingga pengadaan barang yang dilakukan berulang setiap tahun.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti banyaknya kegiatan kajian yang dianggap tidak berdampak langsung pada persoalan utama masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, Prabowo turut membuka opsi kebijakan adaptif, termasuk pengurangan hari kerja dan penerapan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH).

Ia menilai pola kerja fleksibel tersebut pernah terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

“Kita harus berani mencari cara baru agar lebih efisien, termasuk kemungkinan sebagian pegawai bekerja dari rumah,” katanya.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap pengelolaan anggaran negara menjadi lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.