Keir Starmer Ancam Akui Palestina di PBB, Inggris Siap Ambil Langkah Historis Jika Israel Tak Berubah

AKURAT.CO SUMSEL Tekanan diplomatik terhadap Israel semakin memuncak. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengisyaratkan bahwa pemerintahannya siap mengakui negara Palestina secara resmi pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung September 2025 mendatang.

Langkah ini disebut sebagai ultimatum terhadap pemerintah Israel, jika tidak menunjukkan perubahan nyata dalam penanganan konflik berkepanjangan di Gaza.

“Inggris tidak akan berpangku tangan melihat krisis kemanusiaan yang terus memburuk. Jika tidak ada kemajuan substansial dari pihak Israel, kami siap mengambil keputusan untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka,” tegas Starmer dalam pernyataan resminya, Selasa (29/7/2025).

Pernyataan tersebut mendapat sambutan positif dari kalangan parlemen Inggris. Sedikitnya 250 anggota legislatif dari berbagai partai, termasuk Partai Buruh yang dipimpin Starmer, telah menandatangani petisi mendesak pengakuan Palestina sebagai entitas berdaulat.

Mereka mendorong agar keputusan final diumumkan dalam forum PBB pada 9 September mendatang.

Starmer berharap pendekatan ini mampu memecah kebuntuan diplomasi Timur Tengah dan membuka jalan bagi realisasi solusi dua negara yang selama ini stagnan.

“Ini bukan hanya tentang politik luar negeri, tapi soal posisi moral Inggris dalam membela keadilan global,” ujar seorang juru bicara Partai Buruh.

Baca Juga: Honda Perkenalkan N-ONE e, Mobil Listrik Kompak untuk Mobilitas Perkotaan

Jika terealisasi, Inggris akan menjadi negara Barat kedua di Dewan Keamanan PBB setelah Prancis yang secara terbuka mengakui Palestina.

Langkah ini dinilai berpotensi menggeser peta diplomatik di Eropa dan memberi tekanan internasional yang lebih besar terhadap kebijakan militer Israel.

Langkah ini juga dipandang sebagai sinyal bahwa kesabaran komunitas global terhadap tindakan Israel terutama dalam konflik Gaza telah mencapai titik jenuh.

Lebih dari 60 ribu warga Palestina dilaporkan tewas dalam operasi militer sejak 2023, dengan jutaan lainnya terjebak dalam krisis kemanusiaan.

Isyarat dari Inggris ini menjadi titik balik penting dalam peta politik global terkait Palestina.