50 Ribu Korban Keracunan MBG, DPR Dorong Dapur Makan Berbasis Sekolah

AKURAT.CO SUMSEL Kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai banyaknya kasus di berbagai daerah menunjukkan perlunya perubahan pada sistem pelaksanaan program tersebut.

Charles mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan penerapan dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen sebagai alternatif dari pola dapur terpusat yang selama ini digunakan.

Usulan itu disampaikan Charles dalam rapat Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan jajaran. Ia mengungkapkan data surveillance Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 mencatat 50.059 orang menjadi korban dari 560 kejadian keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG.

Menurut data yang dipaparkannya, kasus tersebut tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.

"Jumlahnya 50.059 orang dengan 560 kejadian di 36 provinsi, 245 kabupaten/kota," kata Charles dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube TV Parlemen, Sabtu (5/9/2026).

Charles menilai sebaran kasus tersebut membuat persoalan keamanan pangan dalam MBG tidak cukup diselesaikan dengan mengevaluasi dapur atau petugas tertentu.

Menurut dia, apabila kasus hanya terjadi di satu atau dua lokasi, penyebabnya masih mungkin ditelusuri sebagai persoalan operasional. Namun, jumlah kejadian dan korban yang tersebar di berbagai wilayah dinilai menunjukkan adanya persoalan yang lebih luas.

Karena itu, Charles meminta pemerintah tidak hanya mencari pihak yang dianggap melakukan kesalahan, tetapi mengevaluasi desain pelaksanaan MBG secara menyeluruh.

Ia juga menyinggung sejumlah kejadian keracunan yang terjadi di beberapa daerah. Dalam rapat tersebut, Charles menyebut angka korban di Sidoarjo, Langkat, Agam, Nganjuk, dan Toraja.

Data tersebut merupakan angka yang disampaikan Charles dalam rapat dan perlu ditempatkan sesuai proses pendataan serta verifikasi otoritas terkait.

Baca Juga: Anak Mengeluh Sakit Perut, Kenali Tanda Usus Buntu yang Harus Diwaspadai

Salah satu hal yang menjadi perhatian Charles adalah rentang waktu antara makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi oleh penerima.

Ia menilai semakin panjang proses distribusi, semakin besar tantangan dalam menjaga makanan tetap berada pada kondisi yang aman.

Charles kemudian mengusulkan agar makanan disiapkan sedekat mungkin dengan lokasi penerima. Menurutnya, dapur berbasis sekolah dapat memangkas waktu pengiriman karena makanan bisa dimasak dan disajikan dalam lingkungan sekolah.

"Di mana makanan dimasak tidak lama kemudian disajikan berurutan. Sehingga risiko keracunan juga semakin kecil," ujarnya.

Meski demikian, Charles mengakui sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini berjalan masih dapat dipertahankan apabila pemerintah mampu memperkuat sistem distribusinya.

Ia menilai kendaraan pengangkut dan fasilitas di sekolah harus mampu menjaga temperatur makanan selama proses pengiriman hingga sebelum dikonsumsi.

Selain persoalan keamanan pangan, Charles melihat perubahan sistem dapur berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar sekolah.

Dengan pengelolaan berbasis sekolah, kebutuhan bahan pangan dinilai dapat lebih banyak dipenuhi dari lingkungan sekitar. Pembelian dapat dilakukan kepada pedagang pasar, peternak, maupun pelaku usaha lokal.

Charles juga menyinggung kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya menunjukkan perputaran anggaran ke ekonomi desa melalui sistem SPPG yang berjalan saat ini masih terbatas.

Namun, angka dan temuan tersebut perlu dilihat berdasarkan konteks kajian KPK secara utuh.

Baca Juga: 4 Perabot Rumah yang Lebih Untung Dibeli Bekas daripada Baru

Jika pemerintah memutuskan mengubah pola distribusi menjadi dapur berbasis sekolah, Charles menyadari akan ada konsekuensi bagi SPPG dan dapur yang telah beroperasi.

Ia mengusulkan adanya skema kompensasi bagi pihak yang terdampak perubahan sistem.

Menurut Charles, kompensasi dapat diberikan satu kali sehingga proses perubahan tidak menjadi beban berkepanjangan bagi pemerintah maupun pengelola dapur.

MBG Diminta Tetap Fokus pada Tujuan Utama

Charles menegaskan evaluasi sistem bukan berarti menolak program MBG. Sebaliknya, ia berharap program tersebut dapat berjalan lebih aman dan mencapai tujuan peningkatan gizi masyarakat.

Ia ingin MBG dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perbaikan gizi anak dan penurunan angka stunting hingga akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2029.

Menurut Charles, tujuan tersebut membutuhkan sistem pelaksanaan yang mampu menjamin keamanan makanan sejak proses memasak hingga dikonsumsi.

"Kalau tetap dijalankan dengan sedemikian rupa, dengan cara seperti ini, model pelaksanaannya tidak berubah, saya yakin cita-cita ini tidak akan bisa tercapai," ujarnya.

Dengan demikian, polemik kasus keracunan MBG kini tidak hanya menyangkut persoalan di tingkat dapur atau distribusi, tetapi juga mendorong munculnya perdebatan mengenai desain sistem program secara keseluruhan.