Antrean Solar Makin Panjang di Sumsel, Herman Deru Minta Pertamina Benahi Pasokan

AKURAT.CO SUMSEL Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar kembali menjadi sorotan di Sumatera Selatan (Sumsel).

Sejumlah kendaraan, terutama yang membutuhkan solar untuk aktivitas operasional, harus mengantre di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi tersebut mendapat perhatian Gubernur Sumsel Herman Deru.

Herman Deru meminta persoalan antrean solar tidak hanya dilihat sebagai masalah di tingkat masyarakat. Menurutnya, ada persoalan pada rantai pasokan yang perlu segera dibenahi.

“Beberapa hari ini kita tidak bisa tutup mata, antrean BBM subsidi jenis solar ini semakin panjang,” kata Herman Deru, Selasa (8/9/2026).

Herman Deru mengatakan, berdasarkan komunikasi dengan Pertamina Patra Niaga, pasokan solar ke sejumlah SPBU di Sumsel bergantung pada beberapa vendor.

Saat ini terdapat sekitar tujuh vendor yang memasok kebutuhan solar. Sebagian pasokan tersebut berasal dari wilayah yang cukup jauh, seperti Dumai dan Sulawesi.

Menurut Herman Deru, kondisi tersebut menjadi persoalan ketika salah satu vendor mengalami kendala. Pertamina Patra Niaga Sumbagsel akhirnya harus mencari pasokan alternatif, termasuk dari Lampung.

Ia menilai kondisi pasokan seharusnya dapat diantisipasi sebelum stok di SPBU benar-benar menipis.

“Yang harusnya kita awali sebelum terjadi, stoknya terbatas, stok bio solar 0,86 harus terus dijaga, tidak boleh kosong, ambil dari tempat lain,” ujarnya.

Herman Deru juga mengusulkan agar penggunaan vendor lokal diperbanyak. Dengan begitu, distribusi BBM di Sumsel tidak terlalu bergantung pada pasokan dari daerah yang jaraknya jauh.

“Makanya saya sarankan untuk kita undang vendor, kita ambil vendor dari lokal saja jangan jauh-jauh,” katanya.

Baca Juga: Hujan Abu Vulkanik Akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau Sampai Kapan? Ini Penjelasan Para Ahli

Menurut Herman Deru, Sumsel sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung kebutuhan energi dan bahan bakar di wilayah tersebut.

Ia mencontohkan sektor perkebunan kelapa sawit yang luasnya mencapai sekitar 1,4 juta hektare.

Ia juga menyinggung adanya pasokan yang disebut belum tiba di lokasi tujuan. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri untuk mengetahui secara jelas penyebab gangguan distribusi.

Herman Deru meminta pihak terkait terbuka kepada masyarakat apabila memang terjadi persoalan pasokan.

“Keterbukaan seperti ini harusnya kita awali. Informasi ke masyarakat harus disampaikan secara lugas agar tidak saling menyalahkan,” tegasnya.

Selain persoalan distribusi, Herman Deru turut menyoroti kuota BBM subsidi yang diterima Sumsel.

Ia mengatakan Pemprov Sumsel sebelumnya mengusulkan kebutuhan sekitar 2,8 juta kiloliter (KL) untuk seluruh jenis BBM bersubsidi di luar Pertalite.

Sementara kebutuhan Pertalite yang diusulkan mencapai sekitar 1,7 juta KL.

Namun, realisasi yang diterima disebut jauh lebih rendah. Untuk Pertalite, kuota yang diterima sekitar 750 ribu KL. Sedangkan solar dan BBM subsidi lainnya sekitar 629 ribu KL.

Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan kuota tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 655 ribu KL.

Herman Deru menilai persoalan kuota perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kelancaran distribusi, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat.

Ia meminta penghitungan kebutuhan BBM tidak hanya melihat sisa kuota menjelang akhir tahun.

Jika antrean terus terjadi, Herman Deru menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

“Tidak mungkin kita menahan mereka untuk antre BBM. Nanti saya teriak ke BPH, tidak boleh kita diam, tidak merasionalisasi orang yang mengantre. Kasihan masyarakat yang antre,” ujarnya.

Di tengah panjangnya antrean solar, Herman Deru juga meminta pengawasan terhadap praktik pelangsiran BBM subsidi diperketat.

Ia menyoroti dugaan penggunaan barcode ganda untuk mendapatkan solar subsidi. Menurutnya, praktik tersebut harus ditindak agar BBM subsidi tidak disalahgunakan.

“Saya juga minta pihak kepolisian untuk dapat segera diawasi dan ditindak,” katanya.

Herman Deru juga mengingatkan masyarakat yang dinilai tidak berhak menerima BBM subsidi agar menggunakan BBM nonsubsidi.

Langkah tersebut dinilai penting agar kuota subsidi dapat lebih tepat sasaran dan tidak semakin terbebani.

“Kalau masyarakat kita tidak layak pakai subsidi, jangan pakai subsidi,” tegas Herman Deru.