KPPG Palembang Pastikan MBG Tak Disalurkan Selama Sekolah Terapkan PJJ

AKURAT.CO SUMSEL Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut memengaruhi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Distribusi MBG kepada siswa di sekolah yang menerapkan PJJ untuk sementara dihentikan karena peserta didik tidak menjalani pembelajaran secara tatap muka.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang Nurya Hartika Sari mengatakan penyaluran MBG menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di masing-masing wilayah.

"Pada saat PJJ memang tidak ada distribusi MBG," kata Nurya, Selasa (15/9/2026).

Menurut Nurya, kebijakan tersebut berlaku bagi sekolah di wilayah Sumsel dan Jambi yang terdampak karhutla dan menerapkan PJJ sebagai upaya melindungi siswa dari paparan kualitas udara buruk akibat asap.

Baca Juga: Ratu Dewa Minta Orang Tua Bersabar, PJJ Palembang Menunggu ISPU Stabil

Selama PJJ berlangsung, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menyalurkan makanan ke sekolah yang terdampak kebijakan tersebut.

Penyaluran MBG akan kembali dilakukan dengan mengikuti keputusan pemerintah daerah serta kondisi sekolah di masing-masing wilayah.

"Selanjutnya kita mengikuti kebijakan kepala daerah masing-masing," ujarnya.

Nurya mengatakan pelaksanaan MBG akan kembali disesuaikan ketika kegiatan belajar mengajar tatap muka berjalan. Terutama di daerah yang kondisi udara akibat karhutla masih menjadi pertimbangan pemerintah.

Selain persoalan distribusi, Nurya menyoroti pentingnya penguatan sistem dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi, termasuk melalui digitalisasi pengelolaan transaksi dan pelaporan.

Baca Juga: Antrean BBM di Palembang Tembus 10 Jam, Herman Deru Soroti Pasokan Pertalite dan Bio Solar

Hal tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel.

Menurut Nurya, sejumlah proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai dialihkan ke sistem digital. Langkah tersebut diharapkan membuat pencatatan transaksi lebih rapi dan transparan.

"Selama ini yang manual kita imutasikan ke dalam aplikasi ini supaya dari segi transparansi dan kerapian transaksinya menjadi lebih baik, termasuk portabilitas keuangannya," katanya.

Ia menyebut penerapan sistem digital tersebut masih relatif baru sehingga masih membutuhkan proses penyesuaian.

Di sisi lain, Nurya juga mendorong penguatan rantai pasok bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan SPPG di Sumsel.

Menurutnya, penggunaan bahan pangan dari produsen lokal dapat membantu memastikan ketersediaan bahan makanan sekaligus mendukung pengembangan usaha pangan di daerah.

"Bagaimana rantai pasok ini diperkuat agar suplai bahan-bahan yang dibutuhkan SPPG di Sumatera Selatan bisa terpenuhi. Kita menggunakan makanan lokal agar produsen-produsen lokal ini berkembang," ujarnya.

Penguatan rantai pasok tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program MBG sekaligus sejalan dengan upaya mendorong kemandirian pangan di Sumsel.