PDIP Sumsel Belum Tentukan Dukungan Pilkada, Pengamat Soroti Trauma Pilpres

AKURAT.CO SUMSEL Belum adanya penetapan kader atau dukungan dari PDI Perjuangan (PDIP) untuk Pilkada Sumsel menarik perhatian. Meskipun PDIP adalah partai besar dengan basis pendukung yang luas, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai calon yang akan diusung.

Pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar berpendapat bahwa PDIP tampaknya mengalami trauma pasca-kekalahan di Pilpres.

"PDIP seolah mengalami trauma setelah kekalahan di Pilpres lalu, terutama mengingat Ganjar, yang merupakan kader terbaik PDIP, kalah dalam kontestasi tersebut," ujarnya dalam wawancara, Sabtu (3/8/2024).

Hal ini diperkuat pada kontestasi Pilkada Sumsel sendiri masih belum ada kader yang di usung oleh partai berlogo banteng ini, seperti di Pilgub di mana Heri Amalindo merupakan kader PDIP tetapi sampai sekarang belum diberikan B1 KWK.

"Di Pilgub Sumsel saja PDIP belum beri dukungan ke Heri Amalindo," katanya.

Baca Juga: Usai PKB Beri Dukungan, Kini HAPAL Resmi Kantongi B1 KWK dari PAN Masih Tunggu Dukungan dari PDIP

Lanjutnya lagi, di Pilkada serentak ini PDIP lebih berhati-hati dan menunggu di menit akhir.

"Kita lihat saja di last minute nya nanti seperti apa langkah yang akan diambil oleh PDIP," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan (Sumsel), HM Giri Ramanda N Kiemas, menekankan bahwa hingga kini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) belum mengumumkan nama bakal calon kepala daerah (Cakada) untuk Pilkada 2024, termasuk di wilayah Sumsel.

Giri juga menyebut bahwa rekomendasi calon sepenuhnya berada di tangan DPP dan saat ini masih menunggu hasil survei yang dilaksanakan pada Juni. Diperkirakan rekomendasi tersebut akan diumumkan pada Juli mendatang secara berpasangan.

"Selain memprioritaskan kader petahana, indikator dukungan juga mempertimbangkan elektabilitas, peluang untuk menang, dan kemungkinan naik. Jika kader tidak mungkin menang, maka akan ada langkah lain yang diambil dengan mempertimbangkan kepentingan partai. Rekomendasi tersebut akan menjadi kajian DPP berdasarkan hasil survei," tuturnya. (Kurnia)